Profil Tgk Hasan Muhammad di Tiro

Teungku Hasan Muhammad di Tiro (lahir di Pidie, Aceh, 25 September 1925 – meninggal di Banda Aceh, 3 Juni 2010 pada umur 84 tahun)sehari sebelum meninggal dia dianugerahi WNI oleh pemerintah Indonesia, dia adalah proklamator kemerdekaan Aceh pada 4 Desember1976. Hasan Tiro sekarang ini menetap di Stockholm, ibu kota Swedia. Dia ikut keluar-masuk hutan bersama pasukannya pada 1976 untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangannya itu hanya berlangsung selama tiga tahun. Karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahankan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, ibu kota Swedia. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, isu "Aceh merdeka" kembali menjadi sorotan dunia. Organisasinya (Gerakan Aceh Merdeka) muncul ke pentas internasional. Hasan Tiro pernah dan menandatangani deklarasi berdirinya Negara Aceh Sumatra, pada akhir 2002. Dia juga menandatangani surat perihal GAM yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan pada 25 Januari 1999. Dalam berbagai perundingan damai antara RI dan GAM, restu Hasan Tiro selalu ditunggu.

Pengakuan orang Aceh terhadap Tengku Hasan bukan hanya karena perjuangannya. Dalam tubuhnya mengalir darah biru para pejuang Aceh. Tengku Hasan lahir di Pidie, Aceh, pada 25 September 1925 di Tanjong Bungong, Lameulo, sekitar 20 km dari Sigli. Dia adalah keturunan ketigaTengku Chik Muhammad Saman di Tiro. Hasan merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Chik Muhammad Saman di Tiro yang juga Pahlawan Nasional Indonesia.

Pada Januari 1965, Hasan menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. Jadi, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 hanyalah kristalisasi dari ide yang sudah disosialkannya sejak 1965.

Read More

Iskandar Muda, Antara Dikenang dan Dilupa

Ini Aceh! Kita yang punya tanah, tempat pemandian keringat dan darah, dibangun bukan dengan sumpah serapah, janji yang diucap mudah, asal ikar di ujung lidah. Iskandar Muda bukan sultan penjual sumpah, walau pernah digelar negatif dalam lembar sejarah.

Oleh Herman .RN (*

MASIH ingatkah Tuan, 418 tahun silam, seorang bayi mungil mengawali matahari suatu pagi di pesisir Serambi, kelak ia menjadi raja bijak bestari, dikenali sampai ke ujung segala nagari, termahsyur baik budi, tersebut adil bestari, mengukir beragam reputasi. Sejarahnya tak basah diterpa hujan, tak lekang di sengat matahari, aromanya kuasa mewangi sepanjang malam hingga batang hari, seterang bulan dan mata hari.

Masih ingatkah Tuan, perkara raja diraja kuasa, yang muncul ke dunia pada 1593, Johan Perkasa Alam awal mula namanya, setelah berkuasa ia digelar Sultan Iskandar Muda, Masgul bansigom donya, ditakuti oleh musuhnya, disegani oleh rekannya, dijunjung oleh kaumnya. Namun, itu semua di masa silam, masa orang-orang paham antara benar dan kebenaran, antara yang dibenarkan dan pembenaran, antara yang pantas dan dipantaskan jadi junjungan.

Sekarang? Berapa banyak orang-orang yang mengaku mencintai dia, yang hidup dan lahir sepanjang Aceh hingga Melaka, mengenang atau mengingat Iskandar Muda dalam hatinya? Seberapa banyak orang yang mengaku lahir di Tanoh Pusaka, menyimpan Iskandar Muda dalam jiwanya? Pantaskah Tuan-Puan, mengaku Aceh bahkan lebih Aceh dari yang seharusnya pewaris tahta keturunan si raja? Padahal, untuk menyebut namanya saja, lidah Tuan mulai alpa, untuk membaca sejarahnya saja, mata seakan buta.

Masih tersimpankah pada ingatan Tuan, 29 tahun ia jadi sultan, sejak 1607 sampai 1636. Sungguh, bukan pakaian sutra yang ia idamkan, walau singgasana dipenuhi intan berlian. Sungguh bukan pujian Tuan yang ia impikan, walaupun ia memang pantas mendapat pujian. Namun, bukalah mata dan pikiran, agar tahu benar cara dan beda antara pempimpin dan pimpinan. Sungguhlah beda saat ia jadi sultan, dengan berjuta sosok pimpinan yang telah menggantikan. Sepanjang sejarah zaman, mulai kerajaan bentuk pemerintahan hingga masuk republik Aceh rupawan, takkan sanggup ada ganti dan tandingan, Iskandar Muda yang adil lagi dermawan.

Masih ingatkah Tuan, cara ia menghadapi lawan, tak kenal lelah, pun tak pernah menyerah. Sekali surut bukan berarti kalah, luka parut demi tanah tumpah darah. Portugis, Belanda, Inggris pun menyerah, Aceh pewaris Melaka dikenal berjazirah. Namun, seberapakah orang-orang kini, kaum ibu dan kaum ayah, yang menyimpan itu sejarah sebagai sebuah kenyataan ilmiah agar tak sampai punah karena beragam polah pengarang luar yang menulis Aceh ke dalam dongeng dengan merekayasa kisah.

Ini Aceh! Kita yang punya tanah, tempat pemandian keringat dan darah, dibangun bukan dengan sumpah serapah, janji yang diucap mudah, asal ikar di ujung lidah. Iskandar Muda bukan sultan penjual sumpah, walau pernah digelar negatif dalam lembar sejarah. Itulah bukti fitrah, ia sebagai khalifah yang bijak bertutur lidah, pun pernah khilap dalam bertingkah. Namun, ia punya kemauan untuk berubah sehingga lebih dikenal baiknya tinimbang yang salah, sehingga patut jadi contoh pemimpin sepanjang langit dan bumi belum terbelah. Janganlah berbangga pada pemimpin penjual sumpah, tapi banggalah dengan sultan yang sudah jadi sejarah.

Mari kita bertanya, seberapa banyak generasi pemula yang menulis sejarah kampungnya sehingga dapat meneruskan kisah pada regenerasi berikutnya sebelum usia mereka dilahap api pada ujung galah. Mari mengingat, berapa lembar buku yang sudah ditulis oleh para muda regenerasi, tentang raja bijak bestari, kecuali selalu berlindung pada ciptaan barat punya alibi. Seberapa banyak sudah mereka yang mengaku profesor, doktor, cendikia, cerdik pandai, dan akademisi, dengan gelar guru besar serta mengaku pakar, mengaku ahli? Sudahkah dalam catatan tesis mereka atau disertasi termaktub nama sultan yang sungguh layak dipuji? Sudahkah mereka mencatat gelar Iskandar Muda di hati? Ah… mungkin pujian itu mesti, tapi bukan untuk orang kita yang mengaku ahli dan peneliti, melainkan bagi Abdul Ghafar Snouck si Teungku Putih. Kalaupun belakangan ada lembaran kisah tentang si raja Iskandar Muda, itu dinukil oleh Dennys Lombard dan Antony Reid dari Eropa. Di mana sejarawan kita? Kemana penulis kita?

Mungkinkah sejarah kampung ini harus berterima kasih pada Soeharto dengan Orba yang ia miliki? Barangkali buruk cara orang tua itu membalas budi, tapi sempat gelar pahlawan pada Iskandar Muda ia beri. Lantas, bagaimana dengan Aceh punya generasi? Ketakziman pada raja tidak lagi berperi, mulai luntur seiring kering embun diterpa mentari, sejalan pergantian tahun dalam hitungan hari-hari, sehingga gemilang masa silam perlahan dibantah dalam kelakar dan senda gurau di ujung gigi, dengan hanya mengingat dan menyebut bagian yang salah pada sultan punya diri. Jangankan menjadikannya sejarah zaman atau mengingat tanggal kelahiran, tahun mangkat si sultan saja sedikit sekali yang mengenangnya sebagai hari bakti, petanda regenerasi mulai lupa pada sejarah budi.

Tahukah Tuan, hari ini, 27 Desember 2011, adalah bilangan 375 tahun air pemandian mesti dibilas, hari mesti mengulang kembalinya ruh ke pengadilan arasy, dan harusnya malam ini menjadi malam khaul budi itu dibalas. Siapa yang pernah menghitung matahari dan bulan sejak mangkatnya sultan di 1636? Pernah Tuan dan Puan mengingat sebuah keniscayaan dan kemestian bahwa ini malam ada keharusan air sembilan, ada doa pada nisan, ada guntingan pada kain kafan, ada ritual tanda duka mendalam? Oh… inilah duka itu, duka sejarah pada usia zaman, tentang raja adil yang mulai dilupakan, tentang hari bangkitnya perekonomian, tentang masa jayanya Johan Perkasa Alam, yang kini hanya tingal kenangan.

Sungguh, ia diingat sekadar nostalgia kebanggaan, sembari dada dibusungkan, mengumbar rekayasa di lisan, tapi tak seorang pun mau dan kuasa mencengah sejarah yang diubah jadi dongeng oleh beberapa yang berbisa lidah.

Malam ini adalah malam sejarah ingatan. Malam kemestian gemilang Iskandar Muda dibangkitkan. Sejarah zaman harus diluruskan. Jangan biarkan diutak-atik oleh para lamit punya kerjaan. Kita punya tanah bertuan, kitalah yang mencatatnya di lembar zaman. Aceh ini punya kita, bukan milik mereka, yang mengaku sedang berkuasa! Kitalah yang membentuk sejarah kita, sejarah adilnya para raja. Bukan mereka, yang mengaku punya kuasa dan senang berkuasa!!

Asyhaduanlaa ilaa hailla anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika…

Read More

Karena Syariat, Abu Beureueh Kembali ke Pangkuan NKRI

Harta dan tahta apalagi wanita pasti tidak ada nilainya di mata 'Singa Aceh' julukan spektakuler terhadap (Tgk. Muhammad Daud Beureueh), namun dengan tawaran SI hati beliau lembut. Ia adalah potret ulama sejati di zamannya, disegani kawan dan lawan serta merupakan panutan rakyat Serambi Mekah. Tak heran jika beliau dari kalangan rakyat Aceh banyak yang memanggil simbol orang tua, Ayah atau Abu Beureueh.

"Sekeras-kerasnya batu, dapat juga dilunakkan air," kata orang bijak. Demikian pula sekeras-kerasnya prinsip Ayah Beureueh, akhirnya beliau luluh dengan sikap lembut dan bijaksana Kolonel Muhammad Yasin, ketika itu. Tawarannya tepat sasaran, yaitu kompensasi pemberlakuan SI di Aceh. Mendengar tawaran itu, Abu Beureueh lemah lunglai, tak berdaya. Sebagai seorang ulama, ia tidak mampu berkutik ketika pembicaraan menyentuh komonitas manhaj Ilahi.

Begitulah sifat-sifat orang shaleh taat terhadap hukum-hukum Allah, ia pun berucap saat itu 'Laaa syarikala' (tidak ada serikat bagi Engkau (Allah). Semua kepentingan dunia ini kecil, baharu dan fana. Semua yang kaya adalah miskin jika berhadapan dengan kekayaan yang maha agung, semua yang kuat adalah lemah ketika berhadapan dengan kekuatan yang maha kekal dan semua yang mulia adalah hina saat berhadapan dengan kemuliaan Allah.

Tak ada keraguan bagi Ayah Beureueh, lebel Syariat Islam yang diberikan kala itu sulit direalisasinya di lapangan, jika tanpa payung hukum yang jelas. Rupanya harapan dan cita-cita yang baik itu ibarat kata pepatah orang Padang, 'tak lapuek dek hujan dan tak lekang dek panas'.

Kesemuanya itu tercapai pada era Pemerintahan reformasi, seiring lahirnya UU Otonomi khusus atau lebih dikenal dengan U.U No.18/2001. Arwah Abu Beureueh, hanya sempat melihat implementasi Syariat Islam di Aceh dari celah-celah kuburnya.

Abu Beureueh berdiri setia di belakang Proklamator kemerdekaan RI, Ir. Soekarno. Ia tak menuntut merdeka, referendum dan sebagainya. Aksi perlawanan terhadap RI yang dilakukannya pun tak pernah dibuang nama 'Indonesia' (Darul Islam Tentara Islam Indonesia/DI-TII). Cuma yang getol beliau tuntut adalah pemberlakuan Syariat Agama Islam dan keistimewaan Aceh di bidang agama, pendidikan dan adat.

Dengan kata lain ia meminta tiga tempayan (guci, bahasa daerah Aceh-red) dan beliau pun tenang ketika tiga tempayan itu diberikan, tapi sayang sejak beliau turun gunung melalui jalan Syariat Islam s/d tahun 2000, tempayan itu belum sempat diisi air karena perangkat-perangkat (qanun) untuk mengisi air tidak pernah tersedia pada kurun itu. Inilah, barangkali suatu kecelakaan sejarah yang kini sudah direhabilitir oleh Pemerintah RI dengan U.U Otonomi khusus.

Kronologis selengkapnya terhadap proses turunnya Abu Beureueh ke pangkuan RI, bersama angkatan dan senjatanya. HUT ke-62 kemerdekaan RI (17 Agustus 2007), di lajur ini penulis nukilkan kembali apa yang disusun ulama, sejahrawan, budayawan, mantan gubernur Aceh dan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh, Prof.A.Hasjmy (almarhum) dalam bukunya berjudul 'Semangat Merdeka' yang pernah menulis. Penguasa prang Daerah Istimewa (Dista) Aceh, ketika itu Kolonel Muhammad Yasin (almarhum), 7 April 1962 mengeluarkan keputusannya No.KPTS/PPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan pelaksanaan unsur-unsur SI, bagi pemeluk-pemeluk agama Islam di Aceh.

9 April 1962 Tgk.Muhammad Daud Beureueh mengeluarkan sebuah pernyataan di bawah nama 'Mukaddimah Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam' dengan kelengkapannya yang berjudul, 'Tuntutan Dasar Mukaddimah Dan lampiran Tuntutan Dasar Mukaddimah'. Dalam mukaddimah pernyataan itu, Tgk.Muhammad Daud Beureueh menyatakan; "Pemerintah RI dengan keputusannya No.1/Missi/1959 telah memutuskan, mengakui hak umum istimewa untuk Aceh, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan."

Pernyataan misi Pemerintah RI, tertanggal 26 Mei 1959, terutama dalam ayat 2 dari bunyi pernyataan tersebut dengan tegas dan terang menggambarkan betapa jiwa, semangat dan keazaman rakyat Aceh dengan kata-kata: Ternyata, bahwa daerah tersebut dalam suasana geloranya persatuan ketika pecah revolusi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, telah dapat memberikan amal jasanya yang tak terhingga dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahwa, kemudian dan penerimaan dan pembenaran dakwah yang dimajukan atas nama rakyat Aceh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, bertarikh mardlatillah, 24 Jumadil Awal 1381/4 November 1961 kepada Pemerintah RI oleh Menteri Keamanan nasional/Kepala Staf Angkatan Darat bertarikh Jakarta, 21 November 1961.

Setelah mukaddimah menyebut surat-surat Kolonel Muhammad Yasin, keputusan penguasa perang Daerah Istimewa Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam, maka mukaddimah tersebut menyimpulkan. Maka sampailah kita sudah ke pantai emas idaman cita, karenanya perlulah kita memberi wujud dan kenyataan akan pemikiran-pemikiran pokok, merampungkan tugas mulia melaksanakan unsur-unsur Syariat Agama Islam yang suci dalam segala bentuk dan bidang hidup dan kehidupan rakyat Aceh yang diridai Allah, juga sebagaimana yang dicita-citakan oleh para syuhada dan pahlawan kemerdekaan kita, baik sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 maupun sebelumnya.

Maka kemudian dengan memperbanyak doa seraya tunduk sujud menyerah diri ke hadhirat Allah SWT memohon dilimpahkan rahmat, karunia, taufiq dan hidayahNya, semoga rakyat Aceh yang tercinta mendapat inayah dan nushrah dari padaNya, maka mengundang rakyat dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dengan segala kehormatan, menyelesaikan dengan penuh keikhlasan akan ketetapan azam dan cita-cita semula, Insya Allah, Allahumma Amin!. (Mardlatillah Aceh Darussalam, 4 Zulkaedah 1381 H/9 April 1962 M, ttd.Teungku Muhammad Daud Beureueh), demikian isi mukaddimah tersebut.

Dengan keputusan tersebut, Kolonel Muhammad Yasin melakukan kontak intensif dengan Abu Beureueh (panggilan akrab terhadap pimpinan DI/TII Tgk.Muhammad Daud Beureueh-red), lewat surat menyurat. Melalui kurir-kurirnya mengirim delegasi besar dan melakukan perjumpaan langsung di Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sehingga tiba pada kesimpulan, itulah jalan kembali buat Abu Beureueh.

Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, kembalinya Abu Beureueh ke pangkuan RI sudah ada kata akhir, tinggal mengatur teknisnya saja bagaimana beliau kembali. Selanjutnya, Kolonel Muhammad Yasin melakukan pendekatan yang amat bijaksana, sesuai adat rakyat Aceh dengan mengirim lagi utusannya untuk menjemput Abu Beureueh. Utusan ini dipimpin Kolonel Nyak Adam kamil, dengan sejumlah orang patut-patut dan terkemuka. Dengan membawa 'ranub lam puan' (sirih dalam cerana).

4 Mei 1962 delegasi Nyak Adam Kamil berangkat dari Banda Aceh menuju Lampahan, tempat bermukimnya Abu Beureueh atau markas terakhir DI/TII. Hari ke enam (9 Mei 1962) delegasi tiba di tempat tujuan dan dengan upacara sederhana, Nyak Adam Kamil mempersembahkan 'ranub lam puan' kepada Abu Beureueh, seraya memohon kesediaan beliau turun bersama delegasi dalam rangka kembali ke pangkuan RI.

Abu Beureueh menerima positif ajakan itu dan pada 10 Mei 1962, beliau meninggalkan markas terakhir DI/TII, lalu menginap di Lhokseumawe dan Beureunuen, serta pada tanggal 13 Mei 1962 Abu Beureueh dan rombongan tiba di masjid Indrapuri yang dibangun Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam beberapa ratus tahun lalu serta bermalam di masjid tersebut, menunggu dijemput oleh unsur Pemerintahan Provinsi Dista Aceh keesokan harinya.

Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, Hingga ajal datang menjemputnya, 10 Juni 1987 Abu Daud wafat, dalam usia 89 tahun. Setelah -25 tahun- setelah ia turun gunung, Janji tentang syariat Islam ternyata tak pernah dipenuhi. Kekecewaan itulah yang selalu diutarakannya berulang-ulang dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun Medan.

Iming-iming itu baru terealisasi -16 tahun- setelah Daud Beureueh menutup-mata, atau -40 tahun- kemudian setelah beliau turun gunung, melalui Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang disahkan pada 2002 silam, Setelah kian merebaknya kemerosotan moral manusia di bumi Serambi Mekah.

***

Read More